Komisioner KPU Sultra Supervisi Tes Tertulis dan Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS di Kabupaten Wakatobi

Wakatobi adalah kabupaten dengan kondisi geografis tersulit di Sulawesi Tenggara. Ia adalah kabupaten kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau-pulau di Kepulauan Tukang Besi, terdiri atas beberapa pulau utama, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko yang kemudian diakronimkan sebagai nama kabupaten WaKaToBi.

Suasana Tes Tertulis

Dengan alasan ini pula, sehingga salah satu komisioner KPU Sultra, yang juga Koordinator Divisi Teknis dan Hukum, Bosman, S.Si, SH, MH memilih untuk melakukan supervisi di daerah ini. Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara di kabupaten ini dilakukan tidak terpusat di satu tempat, namun dilakukan pada 4 (empat) titik di setiap pulau tersebut di atas. Komisioner KPU Provinsi Sulawsi Tenggara menyempatkan untuk melakukan supervisi di dua titik, yaitu di Pulau Kaledupa pada tanggal 28 Mei 2012, dan Pulau Wangi-Wangi pada tanggal 30 Mei 2012.

Bosman, S.Si, SH, MH mewawancarai calon PPS

Meski dengan tantangan alam dan cuaca yang kurang bersahabat, namun supervisi tetap dilakukan dan peserta tes sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian tes yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi. Dalam kesempatan tersebut, Bosman menyempatkan diri turut melakukan wawancara dengan peserta seleksi PPK dan PPS di Kecamatan Kaledupa, Kaledupa Selatan, Wangi-Wangi, dan Wangi-Wangi Selatan.

Secara umum pelaksanaan tes tertulis dan wawancara dapat terlaksana dengan baik dan hanya terkendala minimnya anggaran untuk menempatkan pegawai KPU Kabupaten Wakatobi pada empat pulau utama tersebut akibat geografis yang sulit terjangkau dan tantangan cuaca berupa badai dan ombak serta minimnya transportasi, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian anggaran untuk daerah sulit seperti Kabupaten Wakatobi.

KPU Sultra Distribusi Soal Tes Tertulis Pembentukan PPK

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara setelah merampungkan penyusunan tes tertulis Calon Anggota PPK (24/05/2012), terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2012 mendistribusikan soal tes tertulis ke seluruh KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.

Srikandi KPU Sultra mensortir soal tes tertulis PPK

Tes tertulis dilakukan di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara pada tanggal 28 Mei 2012 sesuai dengan tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Soal tes tertulis terdiri atas dua jenis soal, yaitu Soal Pilihan Ganda dan Soal Essay. Untuk pelaksanaan tes tertulis, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berencana akan melakukan supervisi dengan menyebar seluruh anggota dan staf sekretariat, untuk memastikan agar pelaksanaannya dilakukan secara objektif oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pengepakan Soal

Setelah seluruh soal di sortir, lalu dilakukan pengepakan untuk kemudian di sistribusi ke seluruh KPU Kabupaten/Kota.
Khusus untuk KPU Kabupaten Buton dan KPU Kota Kendari, PPK dan PPS nya tetap memakai PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati/Walikota yang sementara berlangsung. Sementara untuk KPU Kabupaten Kolaka Utara, tinggal melakukan verifikasi terhadap Anggota PPK dan PPS pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati Kolaka Utara, dengan ketentuan bila masih memenuhi syarat akan kembali ditetapkan sebagai pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
Rencananya, setelah tes tertulis akan dilanjutkan dengan tes wawancara yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mencari 5 (lima) orang anggota PPK dan 3 (tiga) orang anggota PPS sebagai pelaksana Pilgub di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Raker Pengelolaan Keuangan Pilgub KPU Prov Sultra

Bosman, S.Si, SH, MH membuka Rapat Kerja

KPU Prov Sultra kembali menggelar rapat kerja yang bertajuk Pengelolaan Keuangan Pilgub Sultra. Raker yang dilaksanakan selama satu hari, tepatnya tanggal 17 Mei 2012 di Hotel Plaza Inn Kendari tersebut diikuti oleh Sekretaris dan Bendahara selaku pengelola keuangan pemilihan gubernur di masing-masing KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara. Rapat Kerja dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Bosman, S.Si, SH, MH. Dalam sambutannya Bosman menerangkan bahwa Anggaran merupakan salah satu electoral supporting system yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, karena tanpa anggaran, tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa karenanya maka diperlukan suatu pembekalan pengetahuan tentang mekanisme pengelolaan keuangan bagi pelaku-pelaku yang mengelolanya, agar akuntabilitas penggunaanya dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari kesalahan-kesalahan administratif yang tidak diinginkan. Dalam kesempatan itu, juga diharapkan kepada seluruh peserta, agar mengikuti secara seksama seluruh materi yang akan di sampaikan dalam rapat kerja.

Bosman, S.Si, SH, MH menyematkan tanda peserta

Materi rapat keja meliputi Pengaturan Penganggaran Pemilihan Kepala Daerah menurut Permendagri No 44 Tahun 2007 dan perubahannya, yakni Permendagri No 57 Tahun 2009 yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bosman, S.Si, SH, MH. bersama Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs Adnan Husainy, yang meliputi alur perencanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggung jawaban anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012.

Bosman, S.Si, SH, MH dan Drs Adnan Husainy

Materi selanjutnya mengenai akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daeran yang disajikan oleh unsur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sesi terakhir mengenai Pembukuan dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang dibawakan oleh unsur Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Di akhir sesi, diminta kepada seluruh peserta untuk memberikan masukan terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh setiap KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilgub. Acara ini kemdian ditutup secara resmi oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bosman, S.Si, SH, MH.

Pemuda Pancasila Demo di KPU Sultra

Beberapa minggu terakhir, KPU Sultra sering kedatangan tamu terkait penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab Buton. Tanggal 30 April lalu sampai sepanjang minggu pertama dan kedua bulan Mei KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di demo oleh massa dari ormas Pemuda Pancasila.

Bosman, S.Si, SH, MH yang menemui massa pendemo

Massa menuntut penjelasan atas tidak lolosnya pasangan Abdul Hasan Mbou dan Buton Achmad yang dicoret oleh KPU Kabupaten Buton yang disupervisi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara massa hanya ditemui oleh Koordinator Divisi Teknis dan Hukum, Bosman, S.Si, SH, MH. Namun massa tidak mau berdialog dengan komisioner KPU Provinsi tersebut. Massa hanya ingin menemui Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir Mas'udi, karena mereka beralasan bahwa Bosman tidak tahu tentang duduk perkara dicoretnya pasangan yang berakronim SANTUN tersebut. Massa kemudian berorasi sampai sore hari menunggu kehadiran Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Tampaknya yang menjadi persoalan adalah mengenai partai pendukung pasangan calon SANTUN tersebut, yakni PPRN. Belum ada kesimpulan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait masalah ini.

KPU Sultra Gelar Raker Pembentukan PPK dan PPS

Ir Mas'udi, Bosman, S.Si, SH, MH, dan Sek KPU Sultra

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja terkait Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan adhoc, yakni PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Rapat Kerja diikuti oleh Ketua, Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
Bertindak sebagai pemateri, Koordinator Divisi Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bosman, S.Si, SH, MH, memaparkan tentang persyaratan untuk mengangkat anggota PPK dan PPS serta mekanisme seleksi Anggota PPK dan PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang hari H nya jatuh pada 4 Nopember 2012. Dalam paparanya dijelaskan bahwa diharapkan PPK dan PPS yang akan terbentuk nantinya adalah personil yang mempunyai integritas dan tahan godaan, sehingga integritas proses dan hasil dapat dipertanggungjawabkan legitimasinya.

Penandatanganan Pakta Integritas

Dalam rapat kerja tersebut juga dilakukan penyerahan Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota se sulawesi Tenggara, yang didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pilgub yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Sultra. Diharapkan setelah menerima PAGU Anggaran Pilgub, KPU Kabupaten/Kota segera melaksanakan Tahapan Pilgub dengan merekrut PPK dan PPS sebagai pelaksana pemilihan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Rapat Kerja ditutup oleh Ketua Pokja Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan adhoc KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Arddin, SE.