LABEL

Selasa, 28 Oktober 2014

HAK PREROGATIF




Oleh : BOSMAN, S.Si, SH, MH
(Dosen Pengajar HTN Fak Hukum Unsultra)


Suatu saat penulis mendengar perbincangan beberapa orang yang belakangan saya ketahui adalah pejabat yang baru dilantik, sekaligus pendukung Kepala Daerah di suatu daerah tertentu yang baru saja melakukan pergantian besar-besaran para pejabatnya, yang kutipannya antara lain : “……. terserah dia mau rombak semua atau tidak itu terserah dia, Toh, itu kan hak prerogatif Bupati….”. Dari proses mendengar tersebut dan terlebih lagi banyak komentar tentang hak prerogatif yang belakangan ini menjadi ramai dibicarakan, rasanya telah menjadi motivasi dan alasan tersendiri bagi penulis membuat opini ini dengan harapan agar penempatannya tidak salah dan menjadi tidak bias dalam pemaknaannya.

Prerogatif (Latin: praerogatio, Inggris : prerogative, Jerman : das vorrecht) yang diartikan sebagai hak khusus atau hak istimewa yang melekat pada seseorang/kelompok orang di luar dari hak-hak yang menurut hukum berlaku. Hal ini mengandung pengertian bahwa hak prerogatif tidak termuat dalam suatu peraturan negara/konstitusi, sehingga hak tersebut benar-benar sangat istimewa. Karena tidak termuat dalam peraturan negara, maka hak tersebut dianggap sebagai hak sisa (residu) dari keseluruhan hak-hak yang telah termuat dalam peraturan negara, sehingga hak prerogatif ini biasa disebut sebagai residual power. Pengertian tersebut dapat dianggap benar di negara asalnya di Inggris dan dapat dipahami, karena sejarah ketatanegaraan Inggris yang telah memberikan hak-hak istimewa (prerogative) pada Raja/Ratu yang kemudian berangsur-angsur berpindah kepada parlemen sejak penandatanganan Magna Charta (1215) sampai dengan pengundangan Statue of Westwinter 1931. Selain itu juga Inggris sampai sekarang pun tidak memiliki Konstitusi tertulis.

Pengertian residual power tersebut menjadi tidak berlaku bila diterapkan di Amerika, karena  menurut Thomas Jefferson (salah satu penyusun Konstitusi Amerika) prerogatif di Amerika justru dimaknai sebagai hak atau previlege yang tidak dipunyai oleh lembaga lain, dan langsung diberikan oleh Konstitusi kepada suatu lembaga tertentu (power granted him directly by constitution), namun kesalahan presiden Amerika dalam menggunakan hak prerogatif tersebut dapat diuji/digugat pada Mahkamah Agung (MA) Amerika. Sebut saja, dalam kasus Youngstown Sheet and Tube Company vs Sawyer (1952) pernah memutuskan dengan menyatakan bahwa penggunaan hak prerogatif oleh Presiden Truman untuk mengambil alih pabrik baja tempa melalui persetujuan kongres adalah tidak konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Amerika, ternyata hak prerogatif Presiden dapat digugat pada lembaga yudisial (baca : pengadilan).

Dalam perkembangan selanjutnya, dimana konsep demokrasi dan konsep negara hukum berkembang pesat, secara umum hak prerogatif dapat dimaknai sebagai hak istimewa yang dimiliki lembaga-lembaga negara tertentu yang dalam menggunakannya bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara lainnya. Pengertian inilah kira-kira yang tepat digunakan untuk menggambarkan prerogatif presiden dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun tidak disebutkan satu kata pun tentang hak prerogatif dalam UUD 1945, namun kita dapat menelusuri dan menginterpretasikan pasal-pasal yang mengatur kekuasaan presiden. Dalam penelusuran tersebut, paling tidak kita dapat membagi kekuasaan presiden atas 3(tiga) kategori, yaitu Pertama, kekuasaan yang mandiri, yakni kekuasaan yang mekanisme pelaksanaannya tidak diatur secara jelas sehingga memberi kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, yaitu : (i) Pasal 10, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; dan (ii) Pasal 17 (2), Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kedua, kekuasaan semi mandiri, yaitu kekuasaan presiden yang membutuhkan konsultasi/ pertimbangan yang tidak mengikat dalam pelaksanaannya, yakni : (i) Pasal 13, menerima penempatan duta negara lain, mengangkat duta dan konsul; dan (ii) Pasal 14, memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Ketiga, kekuasaan yang tidak mandiri, yaitu kekuasaan presiden yang membutuhkan persetujuan dari lembaga negara lainnya atau kekuasaan yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu : (i) Pasal 4(1) memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD; (ii) Pasal 5(1) mengajukan RUU; (iii) Pasal 5(2) menetapkan PP untuk menjalankan UU; (iv) Pasal 11(1) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (v) Pasal 11(2) membuat perjanjian internasional lainnya; (vi) Pasal 12, menyatakan keadaan bahaya; (vii) Pasal 15, memberi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya; (viii) Pasal 16, membentuk Wantimpres; (ix) Pasal 20(2) ikut membahas dan menyetujui RUU; (x) Pasal 20(4), mengesahkan RUU menjadi UU; (xi) Pasal 22, menetapkan Perppu dlm hal ihwal kegentingan yang memaksa; (xii) Pasal 23(2), mengajukan RUUAPBN; (xiii) Pasal 23F, meresmikan keanggotaan BPK; (xiv) Pasal 24A, menetapkan hakim Agung; (xv) Pasal 24B, mengangkat dan memberhentikan anggota KY; dan (xvi) Pasal 24C, menetapkan 9 orang hakim konstitusi dan mengajukan 3 orang diantaranya.

Dari penelusuran tersebut, ternyata kekuasaan presiden yang mandiri hanya 2 (dua) jenis, yaitu kekuasaan atas TNI dan kekuasaan atas pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kedua kekuasaan ini tidak diatur secara jelas bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan, sehingga presiden benar-benar diberikan kebebasan untuk menafsirkan pelaksanaan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) kekuasaan presiden yang semi mandiri yang dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan lembaga negara lainnya. Kekuasaan tersebut menyangkut penerimaan atas penempatan duta negara lain, pengangkatan duta dan konsul, pemberian amnesti dan abolisi yang dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan pertimbangan DPR serta pemberian grasi dan rehabilitasi yang pelaksanaannya memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Khusus 2 (dua) jenis kekuasaan mandiri presiden tersebut di atas, karena tidak jelasnya pelaksanaan kekuasaan tersebut, maka apapun yang dilakukan oleh presiden tentang kekuasaan tersebut tidak dapat diuji/digugat di lembaga yudisial sebagaimana yang terjadi di Amerika. Sementara untuk kekuasaan semi mandiri presiden, meskipun dalam pelaksanaannya dikonsultasikan dengan DPR atau MA, namun pertimbangan tersebut tidaklah dapat membatasi/mengikat kekuasaan presiden dalam pelaksanaannya.

Dari uraian tersebut, maka dalam ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan presiden yang mandiri dan semi mendiri dapat dikategori sebagai hak prerogatif presiden, hal ini dikuatkan dengan penyebutan secara tegas tentang hak prerogatif presiden dalam UU No 22/2002 tentang Grasi yang dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa “pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan”. Hal ini telah bersesuaian dengan pendapat bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa yang diberikan secara langsung oleh konstitusi kepada suatu lembaga negara yang pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada lembaga negara tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan kekuasaan presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri yang sekarang menjadi topik hangat hampir semua media berkaitan dengan pembentukan kabinet dalam pemerintahan Presiden Ir Joko Widodo dan Drs HM Jusuf Kalla, penulis berpendapat bahwa pelaksanaannya baik cara merekrut maupun kualifikasinya semua menjadi wewenang sepenuhnya presiden. Bahwa kemudian ada segelintir pengamat yang berpendapat bahwa penyusunan kabinet tersebut tidak lagi mandiri karena telah melibatkan/diintervensi oleh KPK dan PPATK tidaklah sepenuhnya benar, karena pada prinsipnya hal tersebut adalah bagian dari cara presiden melaksanakan hak prerogatif tersebut untuk memenuhi selera postur pemerintahan yang diinginkannya. Bahkan andaikanpun benar presiden memasukkan beberapa tokoh parpol dalam kabinetnya akibat usulan partai politik pendukungnya, tidaklah dapat dimaknai sebagai intervensi terhadap presiden dalam melaksanakan hak prerogatif tersebut. Bahwa kemudian ada pendapat agar presiden tidak perlu meminta pendapat DPR dalam mengubah nomenklatur kementerian, meski ada benarnya namun tidaklah bijaksana, selain karena diatur dalam UU Kementerian Negara, juga hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga etika ketatanegaraan dan hubungan baik antara presiden dan DPR guna menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, terlepas dari apakah presiden mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan pendapat DPR tersebut.

Dengan demikian, maka kata-kata pejabat yang menyebut “hak prerogatif bupati” di awal tulisan ini tidaklah tepat, meskipun Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, namun caranya memperoleh kewenangan sangatlah berbeda. Presiden melaksanakan kewenangan yang diamanahkan konstitusi, sementara kepala daerah dan kepala desa memperoleh kewenangan dengan cara atribusi maupun delegasi dari peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, selain itu Presiden adalah lembaga negara sedangkan kepala daerah adalah salah satu organ pemerintahan sehingga tindakan hukum (rechtshandelingen) presiden akibat pelaksanaan hak prerogatif tidak dapat digugat di pengadilan, sementara seluruh tindakan hukum yang dilakukan kepala daerah dapat digugat di pengadilan.

Senin, 15 Juli 2013

BOSMAN MAJU SEBAGAI CALON SENATOR

Setelah genap 10 tahun menjadi penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara, putra kelahiran Buton 37 tahun silam ini berhajat maju berkompetisi menjadi peserta Pemilu 2014 sebagai perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Niatan ini bukan tanpa dasar, sebab pengabdian selama 10 tahun cukuplah kiranya untuk berkompetisi memperebutkan jabatan yang sifatnya politis ini.
Pilihan sebagai peserta pemilu perseorangan (bukan partai politik) ini diambil dengan pemikiran bahwa jiwa independensinya masih melekat dalam dirinya untuk diabdikan sebagai wakil daerah dalam skala yang lebih besar. Kapasitas dan kapabilitas atas pilihan tersebut lebih dari cukup, selain karena pengalaman tersebut, juga yang bersangkutan adalah jebolan Magister Hukum (Hukum Tata Negara) Universitas Hasanuddin Makassar, yang sudah barang tentu paham mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan mengenai otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pembentukan/penggabungan/pemekaran wilayah, serta kewenangan DPD lainnya.
Untuk melaksanakan hajat tersebut, Bosman telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun syarat dukungan. Sambil menunggu penetapan Daftar Calon Tetap, Bosman telah melanglang buana bersosialisasi ke hampir seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, khususnya pada daerah kepulauan yang menjadi basis utamanya. Mengefektifkan pelaksanaan aspirasi rakyat di daerah merupakan dambaannya. Ia berkomitmen akan membagi waktunya 50% untuk ke daerah pemilihan menyerap aspirasi masyarakat selama masa jabatannya, bila kelak ia terpilih. Dukungan masyarakat tentunya diharapkan agar cita-cita tersebut dapat terkabul, semuanya terpulang pada rakyat Sulawesi Tenggara pada hari pemungutan suara 9 April 2014 mendatang.

Jumat, 14 Desember 2012

PSU : Pemilihan Sudah Usai

Sejak para agitator berhasil membuat opini seakan-akan Pilgub Sultra cacat hukum khususnya tahapan Pencalonan, bermunculan pendapat-pendapat kaum yang seolah-olah paham persoalan baik yang berasal dari tim sukses paslon, akademisi, praktisi, bahkan dari dalam internal penyelenggara pemilu sendiri yang ujungnya berupaya untuk membuat pesta demokrasi rakyat Sultra unlegitimated dan mewacanakan apapun hasil Pilgub, pasti akan ada PSU (Pemungutan Suara Ulang). Tindakan yang sangat tidak bijak dan disertai takabbur yang berlebihan serta kadang sudah bertindak memastian sesuatu seperti Tuhan laksana Fir'aun ini sungguh telah merasuki otak hampir seluruh elemen masyarakat di Sultra. Tindakan ini begitu bernafsu dan massif diberitakan di hampir seluruh media lokal di seantero daerah penghasil aspal ini. Anehnya, DKPP dan PTUN melegitimasi apa yang menjadi opini yang terbangun dengan ikut-ikut menyalahkan secara pribadi kepada 2 (dua) komisioner KPU Prov Sultra, Bosman dan Masudi tanpa mencari siapa sebenarnya biang kerok dari seluruh proses yang dianggap bermasalah ini. Saya berkeyakinan, tidak dicarinya biang kerok oknum anggota KPU Provinsi Sultra ini disebabkan karena mereka adalah bagian dari agitator itu sendiri.

Keyakinan saya di dasari atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan MK maupun DKPP, antara lain : (i) Dokumen-dokumen pencalonan dikuasai oleh Eka Suaib, tanpa diberikan kepada pihak Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, padahal penyimpanan dokumen-dokumen KPU adalah menjadi kewenangan sekretariat, bukanlah kewenangannya; (ii) Eka Suaib pernah membuat surat yang mengatasnamakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Saudara Alimazi tanggal 5 Oktober 2012 tanpa diberi nomor oleh pihak sekretariat, ini adalah tindakan pribadi yang menyalahgunakan wewenang; (iii) Dokumen perbaikan syarat calon tidak pernah dilaporkan kepada Pleno KPU Prov Sultra sebelum proses verifikasi perbaikan, bahkan terkesan menghindar sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan 28 September 2012; (iv) Berita koran seakan-akan membenarkan seluruh tindakan Sdr Eka Suaib cs dan cenderung menyalahkan tindakan Masudi cs; (v) Hampir semua rekomendasi Panwas Sultra berujung pada perubahan tahapan dan jadwal tanpa adanya kajian yang mendalam tentang apa yang menjadi syarat-syarat penundaan tahapan; (vi) Dokumen-dokumen Berita Acara yang dibuat oleh Eka Suaib, Abdul Syahir, dan La Ode Muh Arddin tidak ada di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi justru ada di tangan pihak bakal pasangan calon yang berkepentingan; (v) Beberapa KPU Kabupaten/Kota gencar berkomentar di koran seakan-akan berlaku sebagai pengamat yang bukan merupakan bagian dari lembaga KPU itu sendiri; (vi) La Ode Muh Arddin atas legitimasi Eka Suaib dan Abdul Syahir membuat surat undangan kepada Alimazi untuk hadir dalam acara Pencabutan Nomor Urut, padahal ia tidak berwenang mendatangani surat-surat KPU keluar yang menyebabkan kisruhnya acara tersebut; (vii) Pernyataan pasangan calon tertentu di salah satu koran lokal, bahwa dia tidak punya target menang, tapi targetnya adalah PSU; (viii) Eka Suaib, Abdul Syahir, dan La Ode Arddin diajukan oleh bakal pasangan calon sebagai saksinya di persidangan Mahkamah Konstitusi;

Kita tentunya masih ingat kalau opini Pemungutan Suara Ulang begitu membahana sepanjang hari sampai saat digelarnya Sidang Mahkamah Konstitusi, sehingga saya pun hampir yakin akan terjadi sebagaimana yang di opinikan para agitator tersebut. Akhir dari opini itu semua adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88-89-90-91/PHPU.D-X/2012 yang tidak menerima dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Artinya, bukanlah Pemungutan Suara Ulang yang terjadi malah Pemilihan Sudah Usai. Tetapi hal yang menggembirakan saya adalah Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PHPU.D-X/2012 yang dengan eksplisit membenarkan tindakan saya bersama Masudi dan sebaliknya menyatakan apa yang diperbuat oleh Eka Suaib, Abdul Syahir dan La Ode Arddin adalah cacad hukum, baik secara prosedural maupun substantif, jauh berbeda dengan pendapat hukum para yang mengaku pakar-pakar hukum di Sulawesi Tenggara. Setelah putusan ini dibacakan dimana suara para pakar-pakar itu?, diam membisu dengan bibir tergantung,,, hehehe,,, Pemilihan Sudah Usai bos!!!!!

Senin, 17 September 2012

KPU se-Sultra Rampungkan Sosialisasi Verifikasi Parpol

KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara dibawah koordinasi Divisi Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Senin (17/9/12) telah merampungkan sosialisasi di 10 kabupaten/kota dari 12 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tenggara. 10 kabupaten/kota yang telah selesai melaksanakan Sosialisasi/Penyuluhan Tata Cara Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 adalah Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kota Baubau, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna dan Kabupaten Bombana. Sementara dua kabupaten yang direncanakan selesai pada minggu ini adalah Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara.
Penyuluhan/Sosialisasi di Kota Kendari
Sosialisasi/Penyuluhan dilaksanakan dengan sasaran utama pimpinan parpol di tingkat kabupaten/kota, sehingga diharapkan terdapat kesepahaman antara seluruh pemangku kepentingan dalam proses verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2014, sehingga dengan demikian diharapkan integritas proses dapat dipertangungjawabkan. Dari pelaksanaan sosialisasi di 10 kabupaten/kota tersebut 4 kabupaten/kota diantaranya dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bosman, S.Si, SH, MH dan bertindak sebagai nara sumber, yaitu di Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe Utara.
Penyuluhan/Sosialisasi di Kolaka Utara
Dalam paparannya, Bosman menjelaskan tentang gambaran umum pengaturan Pemilu 2014 yang membedakan dengan Pemilu 2009, antara lain mengenai pemetaan daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota, Penyusunan DPT yang memberlakukan DP Khusus, Pemungutan suara yang kembali menggunakan coblos (bukan contreng lagi), waktu kampanye yang sangat panjang, rekapitulasi penghitungan suara yang kembali memberi kewenangan PPS, konversi suara menjadi kursi yang habis di daerah pemilihan, pencalonan yang mewajibkan 30% perempuan, intervensi justice terhadap keputusan KPU mengenai penetapan peserta pemilu dan DCT melalui PT TUN, dan pemberlakuan PT hanya untuk Pemilu DPR berdasarkan Putusan MK 52/PUU-X/2012. Selebihnya dipaparkan mengenai tata cara verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2014, yang pada prinsipnya menekankan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang menerima Fotocopy KTA dan daftar keanggotaan Parpol.

Jumat, 07 September 2012

KPU RI Resmi Menutup Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu 2014

Pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 yang dibuka sejak Jumat, 10 Agustus 2012 lalu, hari ini (Jumat, 7/9) secara resmi ditutup.
Hingga berakhir pada pukul 16.00 WIB sore tadi, parpol yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), seluruhnya  berjumlah 46 (empat puluh enam) partai.
Di hari terakhir, Jumat (7/9), sebanyak 13 (tiga belas) partai mendaftarkan diri kepada panitia di Ruang Sidang Lt.2 Gedung KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta. Ke 46 arpol tersebut adalah :
1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
3. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
6. Partai Kongres
7. Partai Serikat Independen (SRI)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
10. Partai Bulan Bintang (PBB)
11. Partai Pemersatu Bangsa (PPB)
12. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
13. Partai Amanat Nasional (PAN)
14. Partai Golongan Karya (Golkar)
15. Partai Karya Republik (Pakar Pangan)
16. Partai Nasional Republik (Nasrep)
17. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
18. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
19. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
20. Partai Buruh
21. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)
22. Partai Pelopor
23. Partai Republiku Indonesia
24. Partai Demokrat
25. Partai Damai Sejahtera (PDS)
26. Partai Republika Nusantara (Republikan)
27. Partai Islam
28. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
29. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
30. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
31. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI)
32. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
33. Partai Aksi Rakyat (PAR)
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
35. Partai Merdeka
36. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
37. Partai Republik
38. Partai Kedaulatan
39. Partai Persatuan Nasional
40. Partai Patriot
41. Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
42. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
43. Partai Barisan Nasional (Barnas)
44. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
45. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
46. Partai Matahari Bangsa (PMB)
Keempatpuluh enam partai politik ini diberi kesempatan untuk menyerahkan hard copy Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Daftar Anggota Partai Politik sebanyak 1000 atau 1 per 1000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota sampai dengan tanggal 29 September 2012 sebagaimana Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

KPU Sultra Raker Penyuluhan Tata Cara Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2014

Di tengah kesibukannya melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masih menyempatkan untuk mengkoordinasi pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 atau biasa disebut Pemilu Legislatif. Agar semua jenis Pemilu tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka khusus untuk pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif di tahun 2012 dikoordinir langsung oleh Divisi Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sultra dengan Koordinator Bosman, S.Si, SH, MH.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tahapannya telah memasuki Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014. Dalam tahapan ini, KPU Provinsi berwenang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan kepengurusan parpol di tingkat provinsi termasuk 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tersebut dan kantor parpol di tingkat provinsi menyangkut jangka waktu pemakaiannya. Sementara itu KPU Kabupaten/Kota berwenang melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan kepengurusan parpol di tingkat kabupaten/kota termasuk 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tersebut dan kantor parpol di tingkat kabupaten/kota menyangkut jangka waktu pemakaiannya serta melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap persyaratan keanggotaan Parpol sebanyak 1000 atau 1 per 1000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota tersebut.

Narasumber sedang memberikan materi
Untuk meningkatkan pemahaman terhadap tata cara verifikasi, KPU Provinsi Sultra melaksanakan Raker Penyuluhan Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi terhadap KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 30 Agustus 2012 di Hotel Plaza Inn Kendari, yang diikuti oleh para Ketua dan Anggota, para Sekretaris dan Kasubag Hukum KPU Kabupaten/Kota. Acara tersebut dibuka oleh Koordinator Divisi Teknis dan Hukum, Bosman, S.Si, SH, MH sekaligus bertindak sebagai Narasumber tunggal. Hal-hal yang dipaparkan adalah mengenai Gambaran Umum Pemilu Legislatif 2014, Tahapan Pelaksanaan, dan Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2014.
Dalam acara tersebut juga narasumber memberikan spirit kepada KPU Kabupaten/Kota agar mengedepankan transparansi dalam proses verifikasi sedemikian sehingga meningkatkan 'trust' masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu. Selain itu, juga ditekankan kepada KPU Kabupaten/Kota agar setelah selesainya Raker agar melakukan Penyuluhan/Sosialisasi kepada Parpol di tingkat Kabupaten/Kota. Raker ini juga ditutup secara resmi oleh Bosman, S.Si, SH, MH pada Pukul 22.00 WITA.

Kamis, 06 September 2012

Pendaftaran Bakal Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Sultra ditutup

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menutup pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 pada tanggal 2 September 2012 tepat pukul 24.00. Pendaftar terakhir yang diterima oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Ir Mas'udi dan Koordinator Divisi Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bosman, S.Si, SH, MH. adalah bakal pasangan calon Sabaruddin Labamba dan Muhammad Kasir.
Para Komisioner KPU Prov Sultra
Sampai dengan ditutupnya pendaftaran, terdaftar 6 (enam) bakal pasangan calon yang mendaftar, yaitu :
1. H. Nuralam dan H. Saleh La Sata
2. H. Buhari Matta dan Amirul Tamim
3. La Ode Asis dan HT Jusrin
4. Ridwan Bae dan Haerul Saleh
5. H. Alimazi dan H. Wuata Saranani
6. Sabaruddin Labamba dan Muhammad Kasir
Selanjutnya, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat pengajuan dan syarat calon selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 September 2012, dan selanjutnya akan menyampaikan hasil verifikasi terhadap bakal pasangan calon.